Enam puluh tujuh tahun Indonesia telah merdeka. Usia
untuk sebuah bangsa yang semakin matang tersebut, tidak seharusnya menyurutkan
perjuangan masyarakat Indonesia untuk terus membangun dan mewujudkan Indonesia
yang maju dan sejahtera. Melalui pembangunan yang kuat dan berkelanjutan
oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia, diharapkan pada tahun 2045 nanti,
tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Indonesia memiliki ekonomi yang kuat dan
berkeadilan; demokrasi yang stabil dan berkualitas; serta peradaban bangsa yang
maju dan unggul.
Untuk mencapai misi besar bangsa Indonesia tersebut,
fundamental ekonomi yang kuat, merupakan salah satu syarat yang harus dibangun
dan dipelihara. Tahun 1998 telah membuktikan, bahwa kondisi fundamental
ekonomi Indonesia yang dinilai rapuh pada saat itu, tidak kuasa menahan
gempuran badai krisis ekonomi yang menerjang Indonesia, sehingga merontokan
hampir semua sendi kehidupan bangsa yang telah dibangun puluhan tahun.
Pengalaman pahit tersebut, tentunya harus dapat menjadi
pelajaran bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia. Apalagi ditengah
kondisi perekonomian globat saat ini yang penuh dengan ketidakpastian.
Bangsa Indonesia perlu mewaspadai imbas dari krisis keuangan yang terpicu
perkembangan di Eropa dewasa ini.
Pengelolaan fiskal yang mengedepankan prinsip kehati-hatian
menjadi satu hal penting yang harus dilakukan secara tepat dan terukur.
Pemberian stimulus fiskal oleh Pemerintah kepada dunia usaha, perlu
dilakukan secara hati-hati. Kerjasama yang sinergis antara jajaran pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga-lembaga keuangan, serta
lembaga-lembaga lainnya, perlu pula menjadi kekuatan yang harus diciptakan guna
membangun dan membuat sektor riil tetap berjalan normal, serta mengendalikan
situasi agar tidak terjadi gelombang pengangguran baru.
Kolaborasi Pemerintah dengan dunia usaha, lembaga-lembaga
keuangan serta lembaga-lembaga lainnya tersebut, perlu pula diwujudkan guna
memberikan proteksi untuk melindungi, membantu, dan meringankan beban golongan
menengah ke bawah yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan paduan itulah,
ekonomi Indonesia diharapkan tidak goyah; tidak terjadi ledakan pengangguran;
inflasi tetap terjaga; dan indikator ekonomi lainnya juga terkendali, tidak
seperti halnya pada saat krisis ekonomi tahun 1998.
***
Menghadapi gejolak perekonomian global yang kurang
menguntungkan bagi bangsa Indonesia dewasa ini, tentunya tidak mudah.
Perlu langkah-langkah nyata yang harus dilakukan guna menjaga stabilitas
ekonomi dan memperkokoh fundamental ekonomi nasional. Indonesia tidak
boleh kehilangan peluang sedikitpun dari kondisi perekonomian global yang tidak
menentu ini. Penurunan ekspor harus dapat ditutup dengan peningkatan
investasi di dalam negeri. Potensi pasar dalam negeri, harus dapat dioptimalkan.
Biaya logistik harus terus diturunkan. Hambatan-hambatan bagi kegiatan
usaha, investasi, dan pembangunan infrastruktur, harus diatasi dan
disingkirkan.
Pengelolaan fiskal yang sehat sebagaimana dikemukakan di
atas, juga menjadi keharusan dalam menghadapi situasi global saat ini.
Persoalan angka subsidi yang terlalu besar dapat mengurangi ruang gerak
anggaran (fiscal space). Sehingga perlu kiranya penataan kembali besaran
subsidi dalam APBN, sehingga akhirnya subsidi menjadi tepat sasaran dan tepat
jumlah.
Pengendalian subsidi BBM yang sehat ditengah naik turunnya
harga minyak dunia, perlu pula dilakukan tanpa harus merugikan rakyat.
Pembatasan dan penghematan BBM yang telah dicanangkan Pemerintah agar beban
APBN dapat dikurangi, harus terus diupayakan secara bertahap pencapaiannya.
Sehingga, alokasi subsidi BBM dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan
infrastruktur maupun sektor pembangunan ekonomi lainnya. Selain itu yang
terpenting, dengan pembatasan dan penghematan BBM tersebut, Indonesia dapat memiliki
Ketahanan Energi di masa mendatang.
Dalam pengelolaan fiskal yang sehat tersebut pula,
keseimbangan antara kebijakan fiskal yang mampu memberikan stimulus pembangunan
sekaligus mengedepankan semangat kehati-hatian (prudent) perlu dilakukan. Rasio
defisit anggaran terhadap total PDB, perlu dijaga pada tingkat yang aman.
Selain itu, upaya peningkatan kualitas belanja Negara perlu terus dilakukan
baik melalui upaya efisiensi, menjamin kelancaran penyerapan anggaran, dan
penghilangan sumber-sumber kebocoran anggaran.
Langkah penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah
penguatan di sektor pangan. Tingginya harga pangan, diproyeksikan masih
akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Langkah pemerintah untuk
menyediakan ketersediaan pangan yang memadai melalui optimalisasi sumber
daya domestik perlu terus ditingkatkan. Upaya pemerintah untuk memperluas
dan meingkatkan swasembada pangan khususnya dalam mengamankan penyediaan pangan
pokok, utamanya beras, perlu terus didukung. Target penetapan surplus beras 10
juta ton pada tahun 2014, harus dapat diwujudkan.
Mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, juga bukan
tidak ada tantangannya. Tantangan Indonesia sekarang dan ke depan adalah,
bagaimana bangsa Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan zaman; bagaimana
infrastruktur harus diperluas; iklim investasi dan kepastian hukum harus
dipastikan untuk tidak menjadi kendala.
Tantangan berupa kesenjangan pembangunan, baik antar
golongan masyarakat maupun antar daerah yang relatif masih tinggi, perlu secara
terus menerus diturunkan. Upaya penurunan kesenjangan tersebut salah satunya
telah dilakukan Pemerintah melalui penciptaan lapangan kerja formal, terutama
melalui pembangunan industri dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI telah mendorong pertumbuhan
ekonomi yang digerakkan oleh inovasi serta penguatan dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Sejak diluncurkan Pemerintah pada tanggal 27 Mei 2011,
banyak yang telah dicapai dalam implementasi MP3EI. 135 proyek pembangunan
infrastruktur dan sektor riil dengan investasi senilai lebih dari Rp 490
Triliun, telah dilakukan ground breaking. Strategi percepatan dan
perluasan pembangunan infrastruktur, telah menjadi terobosan untuk menghindari middle
income trap. Sehingga Indonesia luput dari stagnasi pembangunan yang
banyak dialami oleh negara-negara berpendapatan menengah.
Penyelesaian permasalahan kesenjangan antarwilayah, antar
desa-kota, dan antarsektor khusunya di wilayah Kawasan Timur Indonesia, telah
dilakukan Pemerintah pula dengan mengupayakan untuk mengatasi kemahalan harga,
peningkatan akses rakyat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan
yang layak, menguatkan sektor perikanan dan kelautan, serta mengembangkan
pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis tradisi dan budaya lokal. Upaya
pemerintah tersebut perlu terus didukung, dan perlu diperluas dengan
keterlibatan serta peran aktif dari dunia usaha.
Tantangan yang terkait dengan sejumlah hambatan iklim
investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan telah
menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan
hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan
berkualitas, harus dapat segera ditiadakan. Pemerintah Daerah perlu mendukung
upaya Pemerintah Pusat dalam penciptaan kondisi iklim usaha yang kondusif
termasuk kepastian hukum tersebut. Hambatan-hambatan yang ada di daerah perlu
terus dikurangi. Pemerintah Pusat harus konsisten dan tegas dalam mengevaluasi
peraturan-peraturan Daerah yang tidak mendukung atau menghambat investasi.
Upaya penegakkan hukum yang tegas juga memegang peranan penting dalam
meningkatkan rasa aman dan stabilitas dalam berinvestasi. Selanjutnya,
kemudahan perijinan dengan menekan dan mempercepat penerbitan ijin berusaha
dari semula 60 hari menjadi 17 hari yang telah dilakukan pemerintah, perlu
dipertahankan dan terus diupayakan percepatan waktunya, agar dapat terus
bersaing dengan negara-negara pesaing.
Investasi pembangunan dibidang infrastruktur sebagai
tantangan lainnya, sangat terkait erat dengan iklim investasi yang menyejukkan
dan kepastian hukum. Potensi dan peluang yang terbentang luas di Indonesia
dibidang infrastruktur, sesungguhnya menarik bagi para investor. Inilah peluang
emas atau “golden opportunity” yang harus diambil dalam upaya meningkatkan
ekonomi nasional. Pembangunan dibidang infrastruktur tersebut selain
dapat menjamin keberlanjutan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi
juga memberikan manfaat dalam perluasan kesempatan kerja, dan penciptaan
lapangan usaha baru.
Tantangan terberat dalam pembangunan infrastruktur adalah
kebutuhan infrastruktur yang amat tinggi di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, pemerintah memiliki anggaran relatif terbatas dalam APBN.
Meskipun dalam tahun-tahun terakhir ini, Pemerintah telah meningkatkan anggaran
belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetap saja anggaran APBN untuk
pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu,
Pemerintah Daerah juga harus dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal,
dan tidak habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin, apalagi pada Tahun
Anggaran 2013, direncanakan pengalokasian transfer dana ke daerah sebesar lebih
dari Rp 500 triliun. Selain itu, keterlibatan BUMN dan Swasta untuk bekerja
sama dengan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur melalui konsep public
private partnership (PPP), juga perlu diperluas dan ditingkatkan. Apabila
tidak, ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata 6 persen dewasa ini, dengan
peluang investasi yang amat besar, tidak akan mencapai hasil yang
setinggi-tingginya.
***
Indonesia saat ini telah menjadi negara emerging
economy, dan menjadi kekuatan ekonomi ke-16 dunia. Indonesia menjadi
negara berpendapatan menengah, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang
secara bertahap berhasil diturunkan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan
pembangunan ekonomi melalui implementasi langkah-langkah kebijakan sebagaimana
telah diuraikan di atas, sebagai bangsa, kita harus yakin dan percaya, pada
saatnya nanti, kita dapat memiliki ekonomi yang lebih kuat dan berkeadilan;
demokrasi yang stabil dan berkualitas; serta peradaban bangsa yang maju dan
unggul sebagaimana kita cita-citakan bersama. Semoga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar